' Turn Back Hoax. Turn Back Hate Speech. Indonesia Menuju Pemilu Damai 2019. Ayo gelorakan semangat persatuan, persaudaraan, kebijaksanaan, kegembiraan, dan kebahagiaan dalam memilih pemimpin yang pro rakyat dan memiliki visi, gagasan, dan program Indonesia Maju.'

ELITE KORUP & HILANGNYA RASA MALU

Jakarta, 15 Oktober 2018

Sahat M Lumbanraja
Ketua Harian Jokowi Centre

Fenomena korupsi yang sudah sistematik di negeri ini menarik untuk dicermati
Kehadiran lembaga anti korupsi (KPK) tidak membuat koruptor gentar ketakutan malah sebaliknya mewabah dalam sistem birokrat republik ini Korupsi tergolong suatu bentuk kejahatan sosisal kelas berat karena korupsi sangat merusak tata kelola kehidupan bersama. Mengapa seoarang koruptor tidak punya rasa malu dan bersalah pada perbuatannya? Mengapa suatu koruptor tertangkap muncul 1000 koruptor yang lain?

jokowicentre.or.id – Menyoal eks napi korupsi,  bandar narkoba dan kejahatan seksual  terhadap anak boleh menjadi calon anggota legislative (Caleg) masih mengundang perdebatan. Umumnya publik menolak. Putusan MA yang menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengundang pertanyaan tentang kesungguhan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lain lagi, dengan beredarnya berita partai Gerindra akan mencalonkan M. Taufik (mantan terpidana korupsi) menjadi calon wakil gubernur menggantikan Sandiaga Uno.

Putusaan MA merupakan satu kemunduran dalam rangka pencegahan korupsi.

Tulisan ini ingin menyoroti mengapa para elite politisi yang sudah terkena pidana kasus korupsi masih tetap percaya diri menjadi Caleg, mengapa mereka tidak mempunyai rasa malu tampil sebagai tokoh public. Bahkan ironi sekali di beberapa tempat masyarakat menyambut mereka masih tetap dianggap sebagai tokoh masyarakat. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan elite politik dan masyarakat kita.?

HILANGNYA RASA MALU

Rasa malu & rasa bersalah muncul akibat suatu perbuatan yang dirasa menyimpang dari kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat yang dilakukan oleh seseorang. Rasa malu timbul dari kesadaran diri dan perasaan (emosi) sebagai bentuk evaluasi atau instrospeksi diri seseorang atas perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang terebut adalah perilaku korupsi yang berlangsung sangat massif yang dilakukan oleh elite politik, birokrasi dan bisnis di Indonesia. Keberadaan Komisi Pemberantasan Koarupsi (KPK) seakan belum mampu membendung praktek korupsi secara signifikan.

Apa faktor yang mendorong timbulnya rasa malu? Rasa malu adalah satu mekanisme self control yang dalam kasus kasus tertentu sangat berguna untuk mengontrol perilaku dan sikap hidup sehari hari ditengah tengah masyarakat. Rasa malu timbul bisa saja akibat melakukan kesalahan fatal, memalukan dalam ukuran umum  baik yang tersembunyi maupun kesalahan yang sudah diketahui oleh masyarakat luas, baik oleh kerena pemberitaan media maupun disebabkan karena kasus tersebut sudah menjadi perbincangan umum. Rasa malu, menjadikan kita tidak berani tampil secara berani dan percaya diri, baik karena kegagalan, ketidakmampuan, kesalahan atau kurangnnya percaya diri.

Pemberantasan kasus korupsi oleh KPK yang dilakukan para pejabat , elite dan politisi Indonesia, belum tidak menimbulkan efek jera. Ada 2 faktor utama.

Pertama, hukuman yang terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek pemiskinan maksimal kepada pelaku dan keluarganya.

Kedua, hukuman tidak menimbulkan efek rasa malu kepada pelaku korupsi dan keluargannya. Tulisan ini ingin memfokuskan pembahasan soal tidak adanya rasa malu bagi para terpidana korupsi dan keluarganya, sehingga mereka tidak sungkan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat public. Bahkan, mereka sering kali malah merasa di zolimi oleh KPK, dan tidak jaran mereka mengubah penampilan menjadi lebih gamis.

Dalam banyak kasus, penampilan para tersangka kasus korupsi di depan pengadilan, wartawan dan di depan publik tidak menunjukkan rasa bersalah, atau rasa malu sama sekali. Sementara, di beberapa negara baik Eropa, China & khususnya Jepang, terlibat atau di pidana atas kasus korupsi menjadi sangat memalukan sekali bagi si pelaku, sehingga tidak berani tampil di depan public, atau memilih jadi biarawan atau bahkan ada yang melakukan bunuh diri karena malu.

Rasa malu yang paling dalam adalah terkait dengan harga diri, pelanggaran moral  dan kehormatan pribadi yang terganggu, baik akibat pelanggaran nilai-nilai pribadi ataupun karena norma-norma dan pandangan umum tentang baik dan buruk, tentang benar dan salah yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sikap yang umum dari para pejabat di luar negeri jika aibnya terbongkar kepada publik adalah mengundurkan diri dari jabatannya, atau menjauhkan diri dari keramaian & tidak berani tampil dihadapan publik. Di Indonesia agak ironis. Elite yang sdh terpidana kasus korupsi tidak punya rasa malu, malah merasa hak politiknya dilanggar KPU.

Walaupun negara dan masyarakat sudah menyatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat seakan permisif terhadap kasus kasus korupsi. Publik tak terlihat marah jika ada kasus-kasus korupsi besar terungkap. Walau patut  disyukuri public masih marah besar jika ada gerakan-gerakan yang diindikasi kuat akan memperlemah KPK. Dukungan publik ini, harusnya menjadi modal yang sangat kuat bagi KPK untuk membangun system pencegahan dan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya.

Lembaga agama, agama belum memberikan kontribusi penting pada penanaman moral dan nilai semangat anti korupsi; ibadah-ibadah kita di GEREJA, MESJID, VIHARA seakan tak ada hubungan  dengan menurunnya perilaku KORUPTIF. Agama dalam hal ini para Ulama, Pendeta, Biksu dan Tetua adat bisa memberi memberi pengaruh terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Di Belanda dan negara Eropa lainnya, negara yang sering kita anggap kurang  “Agamis”, penghuni penjara sebagian besar kosong, penjara ditutup. Tingkat kejahatan apalagi kasus korupsi menurun sangat tajam.  Indonesia sebuah negara yang masyarakatnya taat beragama, beribadah. Dimana, jumlah rumah-rumah ibadah bertumbuh pesat. Keterlibatan masyarakat untuk mengikuti ritual-ritual keagamaan juga meningkat tajam tiap tahunnya: naik haji, orang yang berwisata ke Jerusalem. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menjadi tamparan keras bagi Ulama dan tokoh agama lainnya.

SANKSI SOSIAL POLITIK KEPADA KORUPTOR

Pendekatan legal & formal: penjara agaknya gagal mencegah dan menurunkan tingkat korupsi, pungli dan praktek mafia peradilan. Pengadilan sebagai benteng-benteng terakhir tempat rakyat untuk mendapatkan keadilan seakan ambruk. Operasi tangkap tangan (OTT) beberapa hakim pengadilan negeri Medan, & sebelumnya 2 Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (menjadi terpidana Korupsi), adalah sesuatu yang sangat mempermalukan system dan praktek peradilan Indonesia. Itupun tak kunjung menimbulkan efek jera.

Kami mengusulkan agar hukuman untuk kasus korupsi haruslah suatu hukuman yang menimbulkan efek rasa malu jangka Panjang (bahkan selamanya) kepada koruptor dan keluarganya. Pemberian Sanksi Sosial di depan publik, serta pencabutan hak politiknya perlu dan mendesak untuk dilakukan. Konsekwensinya, pemberian sanksi social & politik juga harus diatur dalam UU anti Korupsi. Hukuman, justru harus lebih tegas & keras kepada penegak hukuk : para hakim, Jaksa, Polisi dan pengacara harusnya diberi hukuman yang lebih keras.

Kami mendukung putusan KPU yang melarang eks napi korupsi menjadi calon legislatif/ DPD. Selain itu, bentuk sanksi lain adalah tidak membolehkan anak kandungnya menjadi PNS, TNI/ POLRI. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan negara, tetapi memiskin rakyat Indonesia. Sangat wajar jika koruptor, dan anak-anak kandungnya mendapat sanksi social politik dari negara dan masyarakat.  Perlu melahirkan generasi baru yang anti korupsi, dengan cara memutus generasi koruptor dengan memberi hukuman yang keras dan mempermalukan.

Apa dipraktekkan di Aceh yakni: hukum cambuk di depan public untuk kasus-kasus perjinahan mungkin saja diadopsi. Jika hukum cambuk di depan publik dilakukan untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh elite pejabat negara terutama para penegak hokum. Sayangnya, yang berlaku di Aceh hanya untuk kasus-kasus perjinahan yang dilakukan oleh rakyat biasa. Jika diperluas tentu akan menjadi praktek hukum yang luar biasa, dalam rangka mencegah meluasnya praktek korupsi. Hukuman kepada penegak hukum yang dengan sengaja melanggar hukum haruslah lebih keras dan mempermalukan pelaku  dan keluarganya.

Kami berkeyakinan efek rasa malu atau efek mempermalukan dan pencabutan hak politik koruptor dan keluarganya, akan menjadi peringatan keras kepada seluruh rakyat. Hukuman yang mempermalukan dan mencabut hak politik akan memberi efek jera tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada calon pelaku dari pada hukuman penjara dan pemiskinan yang setengah hati. Elite politik harusnya MALU MELAKUKAN KORUPSI, akan tetapi tidak demikian.

Bentuk sanksi social lain, yang sifatnya lebih abadi adalah pembuatan situs website kampanye #AntiKorupsi yang berisi dokumentasi profile, foto & video orang-orang yang pernah tersangkut kasus kasus korupsi. Situs itu akan menjadi bahan peringatan bagi semua pihak bahwa jika tersangkut kasus korupsi hukuman sosialnya besifat jangka Panjang yang akan diabadikan di Media social.

 

 

You may like