Penataan Akses Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Istimewa

Kiel Sijabat : Staf Kementerian ATR/BPN

Jokowicentre.or.id – Dalam UU 27 Tahun 2007 tentang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil definisi masyarakat adat, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal adalah sebagai berikut. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Sejauh mana dan bagaimana sebaran penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah dan ‘bidang tanah’ (P4T) di atas perairan oleh ketiga tipe masyarakat tersebut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil? Ini akan menjadi data penting dalam menentukan model penataan aksesnya. Data P4T selayaknya dijadikan data dasar dalam kolaborasi dengan instansi lain yang merupakan pemangku kepentingan dalam pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasca UUCK sesuai PP 18 Tahun 2021 Pasal 65 ayat (2) maka Pemberian Hak Atas Tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Menjadi contoh saling keterkaitan antar instansi dalam kesuksesan programnya dalam hal ini kegiatan penataan aset di wilayah pesisir.

Kolaborasi Antar Instansi
Pembangunan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan seharusnya berbasis pada peta geospasial agar tepat sasaran. Sampai dengan tahun 2019 ketersediaan peta dasar skala 1: 5000 seluruh Indonesia baru mencapai 1,9 %. Ini kendala yang nyata mewujudkan pembangunan yang Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Dengan sedikit ‘mengabaikan’ tingkat akurasi Peta Dasar, peta hasil kegiatan Data Potensi Wilayah Pesisir, Data Potensi Pulau-pulau Kecil dan Data Potensi Perbatasan sudah dapat digunakan secara bersama oleh lintas pemangku kepentingan. Keluaran (output) Peta hasil kegiatan Data Potensi WP3WT ini minimal skala 1 : 5.000 atau lebih besar tergantung kepada luas wilayah yang dilakukan pendataan. Selain Data Potensi WP3WT, hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada desa-desa di Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau Terluar juga bisa dijadikan sebagai peta dasar dalam perencanaan pembangunan dan monitoring hasil (outcome) pembangunan yang berbasis spasial dan berbasis nama (melalui NIK).

Beberapa diantara kegiatan yang dapat didukung melalui peta hasil P4T dan PTSL mengambil contoh kegiatan di Kementerian Sosial adalah Peningkatan Kualitas Hidup Komunitas Adat Terpencil (KAT), program peningkatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe), peningkatan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Kegiatan-kegiatan Kementerian lain ini dapat disajikan secara spasial untuk mengetahui sebarannya dan memantau perubahan tingkat pendapatan masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Tingkat Kesejahteraan
Dengan asumsi luas desa di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak mencapai ribuan hektar dan jumlah penduduk yang terbatas seharusnya lebih mudah memantau hasil (outcome) pembangunan di wilayah ini apakah telah tepat dan telah menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Mengapa demikian? Katakanlah menghitung rasio gini kepemilikan tanah dalam desa tersebut dan tingkat pendapatan masing-masing kepala keluarga dalam rentang waktu tertentu. Kedua hal ini merupakan Indikator Kinerja Program dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Dari Data Potensi Wilayah Pesisir, Data Potensi Pulau-pulau Kecil dan Data Potensi Perbatasan, bisa dianalisa luas rata-rata kepemilikan tanah, jumlah penduduk yang memiliki tanah dan juga yang tidak memiliki tanah dan juga rasio gini kepemilikan tanah.

Dengan menumpang susunkan data P4T ini dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial dapat dianalisa sebaran tingkat pendapatan masyarakat setempat, jumlah warga miskin dan rentan miskin di wilayah tersebut. Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dibuat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga untuk desa pesisir, desa pada pulau-pulau kecil dan desa pada wilayah perbatasan yang telah dilakukan kegiatan P4T atau kegiatan PTSL bisa dilakukan overlay berbasis NIK.

Penggunaan Tanah Bersama
Analisa terhadap data hasil P4T atau hasil PTSL juga dapat menghasilkan data potensi penggunaan tanah bersama, yaitu hamparan-hamparan bidang tanah yang subjek pemilik atau yang menguasai bidang tanahnya tinggal dalam wilayah yang sama. Misal tinggal dalam desa yang sama atau kecamatan yang sama. Pertimbangan ini diperlukan untuk efektivitas pengorganisasian pemilik bidang tanah dalam rangka pengelolaan dan penggunaan tanah bersama.

Merger Gojek dan Tokopedia yang diumumkan pada tanggal 17 Mei lalu adalah kolaborasi usaha terbesar di Indonesia sekaligus kolaborasi terbesar antar dua perusahaan internet dan layanan media di Asia pada saat ini. Sebelum merger dua startup unicorn ini memiliki masing-masing nilai valuasi yang cukup besar. Gojek memiliki nilai valuasi sebesar 10,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 151 triliun) , sementara Tokopedia mengantongi 7,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 108 triliun). Tujuan kolaborasi ini tentunya adalah untuk mendominasi pasar. Kedua perusahaan akan saling melengkapi untuk berbagai layanan kepada konsumen, mulai dari e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi, hingga keuangan. siapakah pasar? kita adalah pasar.

Terutama menghadapi era revolusi industri 4.0 sudah mendesak bagi masyarakat kita dengan valuasi aset kecil didorong untuk berkolaborasi. Jika para pelaku usaha dengan valuasi ratusan triliun masih merasa perlu untuk berkolaborasi tentu sepantasnya para pemilik bidang tanah dengan valuasi kecil, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mengorganisasikan dirinya dalam wadah kolaborasi. Sebagai contoh penggunaan tanah bersama dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemilik tanah karena semakin efektif dan efisiennya pengelolaan kawasan tersebut dan berpotensi menambah jenis usaha dalam suatu kawasan. Seperti dalam kawasan pertanian juga dapat diintegrasikan dengan usaha peternakan dan pariwisata.

Kiel, Staf Kement. ATR/BPN

You may like

In the news
Load More